Kemenristekdikti Uji Publik Rancangan Permen tentang Aset Tak Berwujud Berupa Paten

Pengujian suatu peraturan menjadi sangat penting sebelum peraturan itu ditetapkan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas peraturan serta menciptakan kesepahaman antara stakeholders yang terlibat dalam suatu peraturan. Atas dasar  itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rancangan Permenristekdikti) tentang Aset Tak Berwujud Berupa Paten (ATB-P) di hotel Grand Savero, Bogor (21/5/2018).

Sadjuga – Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Kemenristekdikti dalam sambutannya menjelaskan bawah Rancangan Permenristekdikti yang mengatur pedoman penghitungan nilai dan penatausahaan aset tak berwujud berupa paten (ATB-P) perlu dilakukan uji publik untuk meminta saran dan masukan dari para stakeholders.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Risbang, Kemenristekdikti, Prakoso, Plt. Kepala Pusat Inovasi LIPI, Ragil Yoga Edi, dan Ahmad Hakim dari Direktorat Barang Milik Negara (BMN), Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dan perwakilan dari unit utama Kemenristekdikti, serta lemlitbang dan unit yang menangani pencatatan BMN di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), dan perguruan tinggi.

Ragil menjelaskan bahwa ATB-P adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik berupa paten yang dimiliki oleh lemlitbang dan/atau perguruan tinggi. dan penghitungan nilai ATB-P bertujuan untuk komersialisasi hasil litbang dan untuk keperluan akuntansi negara.

“Untuk keperluan akuntansi negara menggunakan metode cost based, sedangkan untuk menghitung nilai komersial menggunakan metode income based atau market based. Untuk keperluan akuntansi negara, LIPI sudah menerapkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 9 Tahun 2017” Ujar Ragil.

Ahmad Hakim memaparkan bahwa BMN diperoleh dari APBN dan perolehan lain yang sah, meliputi hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian, berdasarkan ketentuan UU, dan berdasarkan putusan pengadilan yang sah.

“Suatu entitas dapat dikategorikan ATB jika memenuhi definisi dan kriteria ATB.” Jelas Ahmad Hakim.

Salah satu kriteria ATB ialah memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan. Sejalan dengan itu, salah satu syarat paten dalam UU Paten adalah dapat diterapkan di industri. Menjawab pertanyaan dari salah satu peserta, Ragil menjelaskan bahwa teknologi yang didaftarkan paten sudah seharusnya merupakan teknologi yang memiliki nilai ekonomi.

Peserta uji publik menyambut baik Rancangan Permenristekdikti tersebut. Tidak sedikit saran dan masukan yang disampaikan berguna bagi perbaikan Rancangan Permenristekdikti.

“Mengingat terbatasnya waktu, saran dan masukan dapat juga disampaikan melalui email yang tertera pada layar.” Ujar Prakoso.

“Hasil uji publik akan dijadikan bahan untuk tahap harmonisasi.” Jelas Wyka – Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I – Biro Hukum dan Organisasi Ristekdikti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *