Seberapa Pentingkah Perizinan Peneliti Asing?

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Berbagai macam jenis makhluk hidup yang terdapat di daratan dan perairan indonesia sangat menarik untuk ditelisik lebih dalam. Tidak terpungkiri lagi bahwa negara dengan mega biodiversitas seperti indonesia ini adalah laboratorium alam yang menarik bagi negara – negara maju yang notabene sangat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian yang melibatkan kerja sama antar negara tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak. diantaranya adalah transfer knowledge antar peneliti, penambahan jumlah publikasi, paten, prototipe, dsb.

Sejalan dengan itu perlu peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjaga kelestarian dan keamanannya dari efek – efek negatif penelitian yang dilakukan oleh pihak asing. Serta perlu prosedur dan perjanjian yang jelas sebagai bahan pertimbangan saat melakukan kerja sama internasional.
Jangan sampai merugikan pihak Indonesia khususnya.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) selaku perwakilan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin untuk peneliti asing mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan Monev Peneliti Asing di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi, Kab. Waktobi pada tanggal 16-17 Oktober 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Imigrasi, Kesbangpol Kemendagri, Polres, Koramil, dan POS TNI AL.

Dalam kesempatannya Kepala Sub Direktorat Perizinan Penelitian – Sri  Wahyono menjelaskan bahwa seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pihak asing harus mendapatkan izin secara resmi dari Kemenristekdikti sebelum melakukan penelitian di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.41 Tahun 2006.

Kepala Sub Bidang Zoologi, Puslit Biologi LIPI – Hari Sutrisno mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia itu milik bangsa Indonesia, hal ini diamanat kan pada UUD 1945 pada pasal 33 ayat 3 ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Dalam kegiatan kerja sama dengan pihak asing, Indonesia harus memiliki bargaining position. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas pembagiannya”,Tegasnya.

Dengan banyaknya kasus peneliti asing yang acapkali merugikan Indonesia, kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap keberadaan litbang serta peneliti asing demi menjaga hak atas kedaulatan sumber daya alam indonesia.

“Pengetatan izin penelitian bagi peneliti asing juga tertuang pada pasal pasal Protokol Nagoya”, Imbuh Sri Wahyono.

Pada kesempatan ini dihadiri pula oleh narasumber dari Pusat Riset Kelautan-KKP Widodo Setiyo Pranowo yang memberikan gambaran serta pengalaman selama berkerja sama dengan pihak asing.

“Output yang kami hasilkan selama melakukan kerja sama internasional diantaranya pembangunan fasilitas riset, pengembangan kapasitas peneliti Indonesia, serta publikasi jurnal nasional maupun internasional”, Jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring ke site penelitian di Pulau Hoga yang mana pulau tersebut menjadi salah satu destinasi rutin bagi para peneliti asing untuk melakukan risetnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *