Kemenristekdikti: UU Sisnas Iptek Merupakan Kerja Bersama Lintas Sektoral Demi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sangat penting bagi pembangunan nasional, untuk itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Undang-Undang ini lintas sektoral, mulai dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), sampai dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam pembentukannya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti – Prakoso saat membuka acara Sosialisasi UU Sisnas Iptek di Hotel Best Western Papilio, Surabaya, Rabu (9/10) siang.

“Setiap kementerian yang memimpin sektor masing-masing memiliki kontribusi di UU Sisnas Iptek ini, sebagai contoh Kemenpan dan RB terkait dengan kelembagaan dan sumber daya manusia, Kemenkeu terkait dengan sumber daya pendanaan, karena memang satu-satunya kementerian yang mengatur terkait dengan sumber daya pendanaan adalah Kemenkeu. Bappenas terkait dengan perencanaan, hubungan antara Rencana Induk Pemajuan Iptek yang ada di Undang-Undang ini dengan RPJMN, dan sebagainya.” Ujar Prakoso.

Prakoso menjelaskan bahwa sosialisasi Undang-Undang ini telah dilakukan di 4 kota, mulai dari Bali, Jakarta, Makassar, dan sekarang di Surabaya. “Diharapkan sosialisasi ini bermanfaat bagi Bapak/Ibu semua yang hadir.” Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri – Dodi Riyadmadji menyampaikan bahwa inovasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan memang sangat diperlukan. Ada 3 atau 4 pasal di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit menyebutkan bahwa inovasi itu sangat penting. Kita tidak mungkin menang dalam bersaing, jika kita tidak berinovasi.

“Inovasi merupakan hal yang dapat dikatakan “gila”, mengapa saya katakana demikian? Di Indonesia, kereta masih berjalan di atas tanah, namun di Jepang, kereta sudah menggantung, relnya di atas, keretanya dibawahnya. Dari satu kota ke kota lain, keretanya seperti itu. Inovasinya sederhana, tetapi itu merupakan kegilaan (di luar kebiasaan) menurut saya.” Ujar Dodi.

“Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, kami mendorong agar pengaturan terkait inovasi dibuat sedemikian luwesnya, dan dibuat agar dapat dijalankan, karena inovasi sangat membutuhkan pengorbanan dan perjuangan.” Lanjutnya.

Dodi menjelaskan bahwa UU Sisnas Iptek sudah baik dan lebih “runut”, mulai dari rencana induk sampai dengan implementasi, sangat berbeda dengan UU sebelumnya (UU Nomor 18 Tahun 2002).

Narasumber dari Kementerian Sekretariat Negara – Dyah Ariyanti memaparkan bahwa selama ini kita sering mengatur mengenai peran serta masyarakat, namun di UU ini ada yang baru yaitu mengenai tanggung jawab masyarakat. Artinya selain memiliki peran, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Sisnas Iptek.

“Tujuan Iptek sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang dituangkan juga dalam UU Sisnas Iptek ialah kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, terutama masyarakat Indonesia.” Ujar Dyah.

“Dalam UU ini, masyarakat ada dua, pertama masyarakat umum, kedua masyarakat Iptek. Masyarakat umum berperan serta memberikan dukungan dan ikut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Sisnas Iptek. Sedangkan masyarakat Iptek bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lanjutnya.

Narasumber lain yang terlibat dalam sosialisasi ini diantaranya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional – Hj. Andi Yuliani Paris, Anggota DPR RI Fraksi PKS  – Ledia Hanifah, serta beberapa narasumber dari kementerian terkait yang terlibat dalam penyusunan UU Sisnas Iptek, mulai dari Mujibudda’wah – Kemenkeu, Syahmardan – Kemenkumham, dan juga beberapa narasumber internal dari Kemenristekdikti. Sosialisasi UU Sisnas Iptek ini diselenggarakan oleh Kemenristekdikti bekerjasama dengan Universitas Surabaya (Ubaya) yang dihadiri oleh 125 peserta dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan di Jawa Timur dan sekitarnya.

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *