Reformulasi Skema Pendanaan Penelitian 2017

Jakarta, 1 Maret 2017 – Pendanaan riset (research funding) oleh pemerintah sangat berperan penting dalam kegiatan penelitian yang dilakukan institutsi yang menjalankannya. Sebagai fasilitator, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) terus berupaya mengemas program penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkesinambungan. Salah satunya dengan mereformulasi pendanaan penelitian khususnya untuk dosen atau peneliti di perguruan tinggi menjadi dua skema yaitu Desentralisasi dan Kompetitif Nasional.

“Kemampuan keuangan dalam rangka mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menjawab persoalan bangsa. Upaya kreatif perguruan tinggi sangat diperlukan, salah satu cara lewat kerja sama dengan instansi pemerintah pusat atau daerah maupun swasta,” kata dia.

Skema Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian. Disamping untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Perguruan Tinggi, skema penelitian desentralisasi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keunggulan Perguruan Tinggi, meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi, dan meningkatkan angka partisipasi dosen. Untuk memperkuat misi tersebut maka Skema Desentralisasi mempersyaratkan penelitian yang diusulkan harus berbasis Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian di masing- masing Perguruan Tinggi. Skema yang didesentralisasikan terdiri dari beberapa kategori, yaitu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT); Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
(PTUPT); dan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT).

Adapun pengelolaan penelitian untuk isu-isu strategis diwadahi dalam skema-skema yang bersifat Kompetitif Nasional. Skema-skema ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional, dimana tema-tema penelitian diwajibkan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kontribusi riset terhadap ekonomi nasional secara signifikan, meningkatkan kontribusi aktif pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta dalam kegiatan riset, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM riset yang mampu berkompetisi secara global. Skema kompetitif nasional terdiri dari Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK); Penelitian Kerjasama Luar Negeri (KLN); Penelitian Strategis Nasional (PSN); Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN); Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S); Penelitian Dosen Pemula (PDP); Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKAPT); Penelitian Tim Pascasarjana (PTP); Penelitian Disertasi Doktor (PDD); Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU); dan Penelitian Pascadoktor (PPD).

“Pendanaan penelitian di Perguruan Tinggi harus dapat semaksimal mungkin mendorong pencapaian tujuan pelaksanaan penelitian baik dalam mendukung visi dan misi Perguruan Tinggi, dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.” – Ujar Menristekdikti.

Hal teknis terkait dengan karakteristik dari skema-skema tersebut dijelaskan di dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 yang menjadi pedoman bagi Penyelenggara Penelitian (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat), Pelaksana Penelitian (Perguruan Tinggi dan Peneliti), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, di mana pelaksanaannya berbasis pada Standar Biaya Keluaran Umum.

“Dengan meningkatnya produktivitas dosen di perguruan tinggi karena telah diselaraskan dengan sistem pengelolaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat”
– Tutup M Dimyati (Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *