Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

SIARAN PERS

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Nomor : 215/SP/ HM/BKKP/2018.

No H a l Keterangan
1. Topik : Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
2. Waktu dan Tanggal Pelaksanaan : 9 November 2018
3. Narasumber : Kemenristekdikti
4. Penanggung Jawab Materi Press Release : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

 

Jakarta-Pelayanan perizinan selama ini identik dengan banyak pintu dan banyak meja. Untuk mendapatkan suatu perizinan, publik harus mendatangi lebih dari satu institusi atau kantor yang berbeda, termasuk perizinan penelitian asing. Pelayanan terpadu (one stop service) perizinan penelitian asing merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya dengan peningkatan kepercayaan pihak asing untuk melakukan kerja sama penelitian dengan Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Dimyati saat memberikan arahan dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (9/11) pagi.

“Dengan pelayanan satu pintu diharapkan dapat menarik pihak asing untuk melakukan kerjasama penelitian dengan mitra kerja di Indonesia, yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.” Ujar Dimyati. Saat ini layanan terkait perizinan penelitian asing masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, mulai dari Kementeria Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Peneliti Asing membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak untuk mendapatkan izin penelitian secara lengkap dari seluruh institusi terkait. Itu semua harus direformasi, agar pelayanan prima di bidang perizinan peneliti asing dapat terwujud.” Tegas Dimyati. Dimyati menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait harus satu visi untuk meningkatkan pelayanan publik ini.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan juga menjelaskan bahwa KLHK sudah sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama untuk integrasi sistem. “Tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedepannya kami akan bekerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk membentuk suatu sistem pelayanan terpadu di bidang perizinan penelitian asing.” Ujar Dimyati.

Tidak hanya perizinan penelitian asing, perbaikan layanan pun dilakukan terhadap layanan akreditasi jurnal nasional (Arjuna) serta science and technology index (Sinta). “Akreditasi jurnal yang sebelumnya dilakukan satu tahun dua kali, saat ini sudah dilakukan maksimal dua bulan sekali. Sedangkan untuk Sinta, nantinya akan terintegrasi dengan sistem penelitian dan pengabdian masyarakat, penilaian angka kredit dosen serta akreditasi program studi.” Papar Dimyati. “Kami akan terus menerus berupaya untuk meningkatkan layanan publik yang kami miliki, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan iklim riset yang lebih kondusif demi tercapainya produktivitas hasil riset.” Lanjutnya.

Acara FKP Layanan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari pejabat Kemenristekdikti, pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenristekdikti, pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian sektor, pejabat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), para ketua lembaga penelitian dan pengembangan (LPPM) perguruan tinggi, mitra kerja peneliti asing, dan juga para wartawan dari media cetak.

FKP ini menghasilkan rekomendasi berupa peningkatan kualitas layanan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, khususnya layanan perizinan penelitian asing, layanan Arjuna, serta layanan Sinta. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Kemenristekdikti dengan pihak perwakilan peserta yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu dilaporkan secara resmi kepada Kemenpan dan RB.

Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *